Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja”

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah akibat hukum tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dilatarbelakangi dengan adanya suatu putusan hakim yang memutuskan agar pengusaha mempekerjakan kembali buruh/pekerja. Namun pengusaha tersebut tidak menaati amar putusan untuk mempekerjakan kembali buruh/pekerja. Di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Terjadi kekosongan hukum, artinya tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : apa akibat hukum apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan hubungan industrial untuk mempekerjakan kembali pekerja? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-undang (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi kasus yaitu memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan amar putusan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah mengabulkan untuk terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) disertai perintah untuk mempekerjakan pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan pertimbangan praktis bahwa tidak pernah terjadi pekerja/buruh memPHK pengusaha. HIR dan RBg tidak mengatur secara khusus mengenai eksekusi putusan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pun tidak mengatur mengenai hal tersebut. Berarti ada kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Akibat hukum yang terjadi apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial artinya adalah pengusaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain. Akibat hukum bentuknya adalah bahwa pengusaha tersebut harus menanggung ganti kerugian yang diderita oleh pekerja. Namun demikian jika hal ini yang terjadi, prosesnya amat panjang dan amat merugikan pekerja. Oleh karena itu sebaiknya selalu ada amar alternatif atas perintah mempekerjakan pekerja. Maka upaya yang dilakukan apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan hubungan industrial untuk mempekerjakan kembali pekerja diantaranya adalah dari majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengupayakan semaksimal mungkin untuk membuat putusan hakim yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada dan juga mempertimbangkan asas kemanusiaan dan sosial. Majelis hakim di Pengadilan Hubungan Industrial tidak perlu melanggar asas kehakiman yakni hakim tidak dapat menolak perkara tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya para hakim disini lebih mementingkan kepentingan bagi para buruh/pekerja yang berselisih. Agar nantinya hak-hak yang akan diperoleh dari putusan tersebut untuk para buruh/pekerja dapat diperoleh dengan maksimal dan juga dapat dirasakan seadil-adilnya untuk semua pihak